DEMOKRASI

By. Redaksi

Demokrasi di Indonesia gagal karena para pedagang yang berkuasa, demikian Muhammad Nasih, Pengurus Presidium Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia dalam diskusi “Refleksi Demokrasi Indonesia : Dilema antara Kebebasan dan Kesejahteraan untuk Rakyat ” tanggal 28.12.2007 di Jakarta.

Lebih lanjut Nasih berpendapat bahwa para pedagang lebih mengusung kalkulasi politik jangka pendek ; kini saatnya sosok yang punya kemampuan memimpin agar turun gunung untuk menggantikan pemimpin pedagang serta berhenti menganggap politik sebagai sesuatu yang kotor.

Sementara Guru Besar FISIP Universitas Airlangga, Kacung Marijan, mengatakan secara teoritis tidak ada hubungan langsung antara demokrasi dan kesejahteraan rakyat, namun demokrasi memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Demokrasi sebagai sistem politik terbaik memiliki kemampuan untuk menyejahterakan rakyat oleh sebab alasan sebagai berikut : Pertama, memungkinkan rakyat miskin menentukan pemimpinnya. Kedua, kebebasan pers yang memungkinkan transfer informasi dari rakyat miskin kepada pemerintah. Ketiga, demokrasi menjamin ketersediaan barang publik. Pendapat Marijan ini untuk menanggapi pesimisme yang sedang berkembang terhadap demokrasi yang tidak kunjung mendatangkan manfaat bagi rakyat.

Fuad Bawazier yang juga menjadi pembicara mengatakan bahwa demokrasi hanya dinikmati oleh 10% rakyat yang kondisi ekonominya mapan. Kemajuan politik tidak diikuti kemajuan ekonomi. Padahal biaya demokrasi di Indonesia amat mahal, pemerintah harus mengeluarkan Rp. 47 Triliun untuk pilkada dan itu belum termasuk biaya yang harus dikeluarkan oleh para kontestan (Kompas/29.12.07).

Memang kita baru terbatas mengeterapkan demokrasi dalam tataran formal prosedural. Karena demokrasi di Indonesia masih muda usia dan dalam perjalanannya lebih merupakan demokrasi eksperimental sesaat yang jatuh bangun di tangan para penguasa yang sejatinya berasal dari atas ke bawah dan bukan sebaliknya ; maka tidaklah aneh jika manfaat langsung bagi rakyat belum tercapai.

Sementara dari rakyat sendiri tampaknya partisipasi politik murni yang berdampak kinerja berupa manfaat tak kunjung akan terwujud ; sebab tingkat kesadaran yang terpasung oleh ketidak-berdayaan untuk memperoleh hak hidup sedemikian masif. Artinya rakyat lebih memiliki fokus perhatian untuk melewatkan hari demi hari, yaitu makan. Tidak lebih, tidak kurang. Sementara pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan seterusnya adalah nomor dua. Dan soal demokrasi bisa jadi nomor tiga atau nomor kesekian dalam skala prioritas milik rakyat.

Kita mengharapkan golongan menengah berpendidikan untuk berkiprah, seperti di Filipina, misalnya. Tapi sistem politik yang ada membuat golongan menengah Indonesia diperangkap oleh pesona status quo kemapanan di bawah gemerlap polarisasi kepentingan kelompok berjangka pendek. Ujung-ujungnya sama dengan skala prioritas milik rakyat, asalkan tetap aman ketimbang jadi bemper lantas babak belur ; maka berdiam diri adalah pilihan terbaik.

Kini tinggalah pemerintah ; yang juga tidak bisa dituding sepenuhnya karena menjalankan mesin politik sesungguhnya tidaklah sehitam-putih seperti yang kita pikirkan. Terlebih adanya tarik menarik interest politik membuat pemerintah lebih disibukan pencarian titik equilibrium kepentingan baru dari waktu ke waktu, ketimbang membuat serta mengeterapkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Maka akhirnya apa pun dijadikan objek politisasi. Jadinya pemerintah terjebak dalam kondisi model yang tanpa sadar dibuatnya sendiri. Maka sebuah terobosan baru amatlah diperlukan. Itu yang kita nantikan. Maka kita perlu tetap mendukung pemerintah dalam hal ini, kendati waktu dua tahun yang tersisa bukanlah waktu yang panjang, tapi juga bukanlah sebuah kemustahilan.

Sementara dalam koridor wacana, sesungguhnya semua benar adanya. Jika Jusuf Kala bicara demokrasi bukan tujuan, hal itu lebih merupakan concern Kalla terhadap rakyat. Muhammad Nasih bicara demokrasi gagal karena para pedagang berkuasa, hal itu lebih merupakan pemikiran cantik dalam pencarian jawab demi rakyat. Kacung Marijan, Fuad Bawazier dan siapa pun termasuk kita, orang awam, berpendapat ; semuanya memiliki kesadaran bahwa demokrasi sebagai sistem politik terbaik bagi Indonesia. Hanya tinggal dalam implementasinya yang harus sungguh manageable dan accountable sesuai konstitusi.

Sekarang masalahnya adalah cuma satu bagaimana demokrasi dapat diberikan roh. Roh pemaknaan sekaligus pemberdayaan terhadap demokrasi yang diterapkan saat ini, betapa pun cara dan bentuk ; agar kesejahteraan rakyat dapat segera diwujudkan. Untuk tidak tergelincir ke dalam pragmatisme dan primordialisme buta. Kita harus memiliki satu platform tunggal yaitu NKRI. Dan itu adalah harga mati. Sebab keterpecahan potensial dapat terjadi, terlebih oleh dorongan meningginya suhu politik menjelang 2009 ; karena akan lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya bagi rakyat dan bagi siapa pun.